Back

Inspirasi Judul Hukum Tata Negara (Siyasah) untuk Para Pejuang Skripsi

Forum Akademik – Untuk Temans Forumakademik.com Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah), kini giliran kalian mendapat rekomendasi judul skripsi.

Berikut kumpulan judul skripsi yang bisa kalian jadikan inspirasi untuk menemukan judul baru, sebagai berikut:

Hukum Tata Negara (Siyasah)

  1. TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENDUDUK SIPIL (CIVILIAN) KETIKA TERJADI PERANG (ANALISIS YURIDIS TERHADAP SISTEM PERTAHANAN NEGARA DI INDONESIA)
  2. KEDAULATAN RAKYAT DALAM SISTEM PRESIDENTIAL THRESHOLD PERSPEKTIF SIYĀSAH SYAR‘IYYAH
  3. ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 97/PUUXIV/ 2016 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (STUDI KASUS PENGHAYAT KEPERCAYAAN DI YOGYAKARTA)
  4. IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL PASAL 3 DAN 4 DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN GARUT.
  5. STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 65 P/HUM/2018 TENTANG PENCALONAN PENGURUS PARTAI POLITIK SEBAGAI PESERTA PEMILU ANGGOTA DPD PERSPEKTIF FIQH SIYASAH.
  6. KONSINYASI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM PERSPEKTIF MAQASHID ASY-SYARI’AH
  7. IMPLEMENTASI PASAL 18 PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
  8. ANALISIS EKSEKUTORIAL PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 30/PUU-XVI/2018 TENTANG CALON ANGGOTA DPD RI
  9. SURAT KEPUTUSAN BERSAMA TENTANG LARANGAN KEGIATAN, PENGGUNAAN SIMBOL DAN ATRIBUT SERTA PENGHENTIAN KEGIATAN FRONT PEMBELA ISLAM PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH
  10. PEMBENTUKAN DEWAN PENGAWAS DAN IMPLIKASINYA TERHADAP INDEPENDENSI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DITINJAU DARI SIYASAH DUSTURIYYAH
  11. ANALISIS YURIDIS KETENTUAN PIDANA PERATURAN DAERAH (STUDI KASUS PASAL 46 PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK YANG HIDUP DI JALAN)
  12. PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 25/PUU-XVII/2019 TENTANG PENGUMUMAN HASIL HITUNG CEPAT (QUICK COUNT) PERSPEKTIF MASLAHAH
  13. NILAI KEMASLAHATAN KEWENANGAN KOMISI YUDISIAL DI INDONESIA
  14. MEKANISME PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI KABUPATEN SAMBAS 2017; TINJAUAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA
  15. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBATALAN HOMOLOGASI PADA PKPU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 (STUDI PUTUSAN NOMOR 9/PDT.SUS-PAILIT/2020/PN.SMG JO NOMOR 13/PDT.SUS-PKPU/2016/PN.SMG)
  16. ANALISIS KONSEP GOOD GOVERNANCE DALAM PELAKSANAAN PEMILU 2019 DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’IYYAH
  17. PERAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA TERHADAP KESIAPAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK BANDAR UDARA BARU YOGYAKARTA
  18. KEBIJAKAN PENGUPAHAN PADA PASAL 88 AYAT (3) DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA
  19. MEDIASI SEBAGAI PENYELESAIAN DISHARMONI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM PERMENKUM DAN HAM NOMOR 2 TAHUN 2019
  20. PELAYANAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI KOTA YOGYAKARTA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG BANGUNAN GEDUNG
  21. STUDI KOMPARASI SISTEM KETATANEGARAAN MALAYSIA DAN KESULTANAN TERNATE DALAM PROSES PEMILIHAN PEMIMPIN
  22. IMPLIKASI RENCANA PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA (IKN) REPUBLIK INDONESIA PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH.
  23. ANALISIS PERGESERAN KARAKTER PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DIPENGARUHI KONSTELASI POLITIK DI INDONESIA.
  24. HAK POLITIK PEREMPUAN PENYANDANG DISABILITAS (STUDI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS) PERSPEKTIF SIYĀSAH DUSTŪRIYYAH.
  25. HAK UJI MAHKAMAH AGUNG ATAS PERATURAN DAERAH SUATU ANALISA TERHADAP PASAL 26 UU NOMOR 14 TAHUN 1970
  26. MINIMARKET WARALABA DALAM PERSAINGAN USAHA PASAR RITEL (PERBANDINGAN ANTARA PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 3 TAHUN 2008 :DENGAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 2 TAHUN 2009 )
  27. SISTEM PEMILU SEBAGAI WUJUD DEMOKRASI DI INDONESIA: ANTARA ORDE LAMA, ORDE BARU DAN REFORMASI
  28. PENYERDEHANAAN SURAT SUARA PEMILU DALAM PRESFEKTIF SISTEM PEMILU DAN PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL
  29. OPTIMALISASI PERAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN BAHODOPI DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2020
  30. EFEKTIFITAS HUKUM PENGAWASAN BAWASLU PROVINSI SULAWESI TENGAH TERHADAP NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PILKADA TAHUN 2020
  31. PENGARUH MEDIA SOSIAL DALAM MEMBANGUN OPINI PUBLIK
  32. DINAMIKA DALAM PENERAPAN SISTEM PEMERINTAHAN PESIDENSIAL DAN PARLEMENTER DI INDONESIA

 

Semoga bermanfaat ya dan dapat menjadi inspirasi Temans untuk mendapatkan judul skripsi kalian. Jika Temans masih kesulitan dalam menentukan judul yang tepat, kesulitan mencari fenomena dan masalah yang relevan serta research gap, Temans setia Forum Akademik bisa menggunakan Jasa Mentoring (Bimbingan) Skripsi dari kami. Bersama mentor yang telah berpengalaman, Temans Pejuang Skripsi akan dibimbing dari awal penentuang judul hingga tuntas. Klik disini!

Leave A Reply