60 Judul Skripsi Administrasi Perpajakan (Fiskal) yang Bisa Dijadikan Inspirasi
Forum Akademik – Untuk Temans Forumakademik.com Jurusan Administrasi Perpajakan (Fiskal) kini giliran kalian mendapat rekomendasi judul skripsi.
Adapun kumpulan judul skripsi yang bisa kalian jadikan inspirasi untuk menemukan judul baru, sebagai berikut:
1. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DENGAN SANKSI SEBAGAI VARIABEL MODERATING PADA KPP PRATAMA MEDAN KOTA
2. TINGKAT PEMAHAMAN WAJIB PAJAK DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN PERPAJAKAN SECARA E-FILING
3. EFEKTIFITAS PENERIMAAN PAJAK PADA KANTOR WILAYAH (KANWIL) DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (DJP) SUMATERA UTARA I
4. MEKANISME PENDAFTARAN WAJIB PAJAK DAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA LUBUK PAKAM
5. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DENGAN SANKSI SEBAGAI VARIABEL MODERASI
6. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM MEMBAYAR PAJAK PENGHASILAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BINJAI
7. SISTEM PEREKAMAN DATA SPT PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA LUBUK PAKAM
8. PERKEMBANGAN RAHASIA BANK DEMI KEPENTINGAN PERPAJAKAN PADA ERA PERTUKARAN INFORMASI OTOMATIS (AEOI)
9. PENGARUH PENYAMPAIAN SURAT PAKSA TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK DI KPP PRATAMA MEDAN BELAWAN
10. PROSES PENYELESAIAN KEBERATAN DALAM UPAYA MENYELESAIKAN SENGKETA PAJAK DI KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SUMUT I
11. KEPUTUSAN YANG MEMPENGARUHI WAJIB PAJAK UNTUK MENGAJUKAN SENGKETA PERPAJAKAN KE PENGADILAN PAJAK
12. ANALISIS PENGARUH PENGETAHUAN DAN PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN, TARIF PAJAK, SANKSI PAJAK, KUALITAS PELAYANAN, DAN SELF ASSESSMENT TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK YANG MENGIKUTI PROGRAM TAX AMNESTY DI KPP PRATAMA MEDAN KOTA
13. PELAKSANAAN EKSTENSIFIKASI WAJIB PAJAK DALAM UPAYA MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PRATAMA LUBUK PAKAM
14. PERBANDINGAN PELAPORAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI SECARA MANUAL DAN ELEKTRONIK (E-FILLING) DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN BARAT
15. PELAKSANAAN PENYULUHAN DALAM UPAYA MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PADA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA MEDAN
16. ANALISIS YURIDIS PEMBUKAAN AKSES INFORMASI KEUANGAN DATA NASABAH ATAU WAJIB PAJAK UNTUK KEPENTINGAN PERPAJAKAN
17. PENERAPAN PROSEDUR PENAGIHAN PAJAK ORANG PRIBADI DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN BARAT
18. SANKSI PAJAK ATAS BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN KURANG BAYAR YANG TIDAK SESUAI DENGAN NILAI PEROLEHAN OBJEK PAJAK YANG SEHARUSNYA DI KOTA MEDAN
19. TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN SEBAGAI WAJIB PAJAK NON EFEKTIF DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN POLONIA
20. DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP KONDISI KEUANGAN DAN KETAATAN MASYARAKAT DALAM MEMBAYAR PAJAK KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SUMATERA UTARA II
21. TATA CARA PENYELESAIAN ADMINISTRASI PEMINDAHAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP) KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN TIMUR
22. PELAKSANAAN EKSTENSIFIKASI WAJIB PAJAK DALAM UPAYA PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA (KPP)
23. ANALISIS PELAPORAN SPT MASA PPH ORANG PRIBADI MELALUI E FILING DALAM UPAYA MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) MEDAN POLONIA
24. TINGKAT KEPATUHAN PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) TERHADAP KEWAJIBAN PERPAJAKAN SESUAI PERATURAN PEMERINTAH (PP) NO.46 TAHUN 2013 DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN POLONIA
25. TATA CARA PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAN PENCABUTAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BINJAI
26. PERANAN SISTEM DAN TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM PELAPORAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN (SPT) PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA MEDAN BARAT
27. EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PEMERIKSAAN PAJAK DALAM PENCAPAIAN TARGET PENERIMAAN PAJAK DI KANTOR KPP PRATAMA MEDAN BARAT
28. INOVASI SOSIALISASI PROGRAM ELECTRONIC FILING IDENTIFICATION NUMBER (E-FIN) SEBAGAI SYARAT PELAPORAN SPT TAHUNAN SECARA ONLINE PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA (KPP) MEDAN BELAWAN
29. PELAKSANAAN PROSEDUR PENYITAAN BARANG-BARANG WAJIB PAJAK AKIBAT DARI UTANG PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN PETISAH
30. TATA CARA PENGAJUAN ELECTRONIC – FILLING IDENTIFICATION NUMBER (E-FIN) DI KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA MEDAN KOTA
31. PROSEDUR PERHITUNGAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN (PPH PASAL 21) STUDI PENELITIAN : CV. SRIKANDI TOBASA HEBAT
32. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETIDAKPATUHAN WAJIB PAJAK USAHA KECIL MENENGAH (UKM) DI KOTA MEDAN
33. TATA CARA PENGAJUAN ELECTRONIC-FILLING IDENTIFICATION NUMBER ( E-FIN) DI KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA MEDAN BELAWAN
34. KOMUNIKASI PERSUASIF PEGAWAI PAJAK DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN TIMUR
35. PENERBITAN SURAT TAGIHAN PAJAK (STP) ATAS SANKSI ADMINISTRASI DENDA TERLAMBAT ATAU TIDAK MENYAMPAIKAN SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) PAJAK PENGHASILAN (PPH 21) DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PEMATANGSIANTAR TAHUN PAJAK 2018 – 2020
36. DAMPAK PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK PENGHASILAN (PPH) PASAL 21 BAGI PENINGKATAN KEPATUHAN PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN TIMUR TAHUN 2017-2019
37. TINGKAT PEMAHAMAN WAJIB PAJAK YANG TELAH MENGGUNAKAN PENGHAPUSAN NPWP DI KPP BINJAI
38. PENGARUH KEPATUHAN WAJIB PAJAK DAN PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KISARAN
39. PENERAPAN SISTEM E-FILING DALAM UPAYA UNTUK MENINGKATKAN KEPATUHAN PELAPORAN SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) TAHUNAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAM MEDAN PETISAH
40. TATA CARA PENGISIAN SPT PAJAK RESTORAN DI DINAS PENAPATAN DAERAH KOTA MEDAN
41. PERANAN PEMERIKSAAN LAPANGAN DALAM PENERIMAAN PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN PETISAH
42. MEKANISME PENGENAAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK PARKIR PADA DINAS PENDAPATAN KOTA MEDAN.
43. UPAYA PENINGKATAN PAJAK HIBURAN PADA DINAS PENDAPATAN KOTA MEDAN.
44. PENGELOLAAN PAJAK HIBURAN PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA MEDAN.
45. TATA CARA PENGHITUNGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERKEBUNAN DI PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IV (PERSERO)
46. PERBANDINGAN MEKANISME PENDAFTARAN WAJIB PAJAK DAN PELAPORAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK SECARA MANUAL DENGAN SECARA ELEKTRONIK (MELALUI JASA INTERNET) DI KANTOR PELAYANAN PAJAK TEBING TINGGI.
47. PROSEDUR PENGENAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN ATAU BANGUNAN DI DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA MEDAN
48. HUBUNGAN ANTARA WAJIB PAJAK DENGAN PEMERIKSA PAJAK DALAM PEMERIKSAAN PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BALIGE.
49. TATA CARA PERHITUNGAN PPH PASAL 21 ORANG PRIBADI BAGI KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN PADA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI SUMATERA UTARA.
50. PENETAPAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI DIKANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN TIMUR
51. MEKANISME PERHITUNGAN DAN PEMBAYARAN PAJAK RESTORAN PADA HOTEL PARDEDE MEDAN
52. PROSEDUR PENGISIAN DAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PADA PT JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA
53. PROSEDUR RESTITUSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK YANG MELAKUKAN EKSPOR BARANG KENA PAJAK BERWUJUD DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN BELAWAN
54. MEKANISME PENGENAAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA MEDAN
55. PENGARUH LINGKUNGAN KERJA TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA PEGAWAI DI PT (PERSERO) PELABUHAN INDONESIA I MEDAN
56. PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PAJAK REKLAME PADA DINAS PERTAMANAN KOTA MEDAN.
57. PROSEDUR PELAKSANAAN PEMUNGUTAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DI KANTOR SATUAN ADMINISTRASI MANUNGGAL SATU ATAP (SAMSAT) TEBING TINGGI.
58. UPAYA PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DALAM RANGKA MENUNJANG PEMBANGUNAN DAERAH (STUDI KASUS PADA DESA SILUMAJANG KABUPATEN LABUHAN BATU
59. PELAKSANAAN PENAGIHAN TUNGGAKAN PAJAK TERHADAP WAJIB PAJAK PRIBADI DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN KOTA
60. MEKANISME PENGAJUAN PERMOHONAN PENGANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK HIBURAN PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA MEDAN
